METRO, Tondano- Rabu (04/09) kemarin, empat Komisioner
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa,Meidy Tinangon, MSi, Dicky Paseki,
SH, MH, Kristoforus Ngantung, S.Fils dan Dra. Wiesje Wilar, MSi
bertandang ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tondano untuk memantapkan
koordinasi dalam kaitan tupoksi yang bersinggungan dengan tahapan
Pemilu 2014. Menurut Ketua KPU Minahasa, Meidy Tinangon, koordinasi dan
komunikasi merupakan kata kunci dalam pelaksanaan Pemilu oleh KPU
sebagai lembaga penyelenggara Pemilu 2014. Hal tersebut disadari oleh
KPU Minahasa selaku penyelenggara Pemilu di Minahasa."Kita punya
pengalaman kerjasama melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan
Pihak Kejari Tondano sejak tahapan Pilkada Tahun 2012 yang lalu, dan
nota kesepahaman tersebut masih tetap berlaku hingga tahapan Pemilu 2014
ini", ungkap Tinangon. Hal senada diungkapkan, Ketua divisi Hukum dan
Teknis penyelenggaraan pemilu KPU Minahasa, Dicky Paseki, SH, MH.
Menurut Paseki, isi nota kesepahaman tersebut menyangkut posisi Kejari
Tondano selaku jaksa pengacara negara (JPN) yang bisa memberikan
pertimbangan hukum maupun mendapingi KPU dalam sidang di pengadilan.
"Disamping itu juga, sesuai tupoksinnya maka bersama-sama dengan KPU dan
pihak lainnya dapat melaksanakan sosialisasi tentang peraturan
perundang-undangan", ungkap Paseki. Ditanya mengenai kendala-kendala
dalam pelaksanaan MoU dengan pihak kejaksaan, para komisioner KPU
menyebut masalah anggaran. "Kami memiliki dana terbatas dari APBN, namun
sesuai ketentuan UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,
Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi berdasarkan usulan KPU", jelas
Ketua Divisi Anggaran, Dra. Wiesje Wilar, M.Si. Sementara itu,
berdasarkan data dan Informasi yang dihimpun, usulan KPU Minahasa masih
sementara dibahas dalam pembahasan APBD perubahan oleh Pemkab dan DPRD
Minahasa.(61)
